5 Poin UU Cipta Kerja yang Dinilai Merugikan Pekerja

DPRRI telah mengeahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Keja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada Sidang Paripurna DPR RI pada hari senin  5 Oktober 2020. Sidnag tersebut di pimpin oleh wakil ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Pimpinan siding telah mengetok palu yang menjadi tanda bahwa RUU Cipta Kerja mendapat persetujuan mayoritas dari anggota DPR RI, sehingga RUU tersebut disahkan menjadi UU Cipta Kerja.

Dalam rapat kerja pengambilan keputusan sabtu malam lalu, hanya dua dari Sembilan fraksi yang menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja, yaitu fraksi PKS dan Partai Demokrat. Kedua fraksi tersebut menolak RUU disahkan menjadi UU Cipta Kerja.

Sebelumnyapun, ketika masih di bahas RUU Cipta kerja, banyak menuai sorotan dari publik dan menjadi kontroversial. Pasalnya UU Cipta Kerja tersebut dinilai dapat merugikan pekerja. Setidaknya ada 5 poin UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja, diantaranya:

UMK Bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Dihapus.

Dalam pasal 88C draft RUU Cipta Kerja berbuyi: Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum yang sebagaimana disebut diatas merupakan upah minimum provinsi (UMP). Dengan kata lain, aturan UU Cipta Kerja ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota, dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan untuk menetapkan besaran gaji. Hal ini jelas akan merugikan pekerja yang saat ini mengacu pada UMK. Contohnya saja Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 202 sebesar 1,81 Juta. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMK di sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Misalnya, UMK 2020 di kabupaten Karawang Rp. 4.594.324, KotaBekasi Rp. 4. 589.708, sementara di Kabupaten Bekasi  sebesar Rp. 4.498.961. Dengan adanya UU Cipta Kerja, maka pekerja yang ada di kota/kabupaten tersebut hanya kan di gaji sesuia UMP Jawa Barat yaitu 1,81 Juta.

Besaran Pesangon PHK Berkurang

Semula besaran upah pesangon adalah sebesar 32 bulan upah. Namun pada UU Cipta Kerja di kurangi menjadi 25 bulan Upah. Dimana 19 bulannya di bayarkan oleh perusahaan, dan 6 bulan dibayar BPJS. Hal ini jelas ditolak oleh pekerja karena dinilai merugikan pekerja. Pesangon juga tidak akan diberikan kepada pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan karena perusahaan pailit.

Cuti Haid dan Izin khusus dihapus

Dalam UU Cipta Kerja Cuti Khusus atau izin yang tercantum dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan diubah. Diantara perubahan itu, adalah penghapusan cuti khusus atau izin tak masuk ketika haid pertama bagi perempuan. Dalam UU Ketenaga Kerjaan, aturan tersebut tercantum dalam pasal 93 huruf a. selain itu, UU Cipta Kerja juga menghapus izin cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan/keguguran kandungan, hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Hal ini jelas ditolak oleh pekerja, karena dianggap melanggar hak kesehatan reproduksi perempuan.

Nasib Outsourching Semakin Tak Jelas.

UU Cipta Kerja membuat nasim pekerja alih daya atau outsourching semakin tidak jelas. Pada UU Cipta Kerja Ini menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenaga kerjaan yang sebelumnya telah mengatur pekerja outsourching. Penghapusan pasar tersebut jelas menunjukan bahwa seamkin lepasnya hubungan hukum dan perlindungan bagi pekerja outsourching. Adapun pasal 64 UU Ketenagakerjaan berbunyi: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja pada perusahaan lainnya melalui perjanjuan penyediaan jasa peker/buruh yang dibuat secara tertulis..

Selanjutnya, pasal 65 mengatur (1) penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Ayat (2) mengatur, pekerjaan yang dapat diserahkan  kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: dilakukan secara terspisah dari kegiatan utama, dilakuakn dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Pekerja Bisa Dikontrak Seumur Hidup.

UU Cipta kerja mengahpuskan ketentuan pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT). Diantaranya berisi ketentuan PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Dengan dihapusnya ketentuan pasal 59 ini, maka tidak ada lagi batasan seorang pekerja bisa dikontrak, itu artinya pekerja dapat dikontrak seumur hidup.